Friday, February 16, 2018

Sepak Terjang Maroko dan Raja Muhammad VI dalam Setahun Terakhir



Pengakuan dunia internasional terhadap sistem politik Kerajaan Maroko yang stabil semakin bertambah. Ini antara lain disampaikan Presiden Parlemen Uni Eropa Martin Schulz mengunjungi negara di pojok barat Afrika Utara itu bulan Maret 2012.

Dalam kunjungan ini, Schulz bertemu berkesempatan bertemu dengan Raja Muhammad VI di Istana Raja di Kasablanka. Sudah barang tentu ia juga bertemu dengan pemerintah baru Maroko yang dipimpin Perdana Menteri Abdelillah Benkirane.

Tokoh Maroko lain yang ditemui Schulz adalah Ketua DPR Karim Ghellab dan penasihat Raja Taieb Fassi Fihri, Menteri Luar Negeri Saad-Eddine El-Othmani, dan Presiden Dewan Konsuler Mohammed Cheikh Biadillah serta Sekjen Persatuan Mediterania Fathallah Sijilmassi.

"Saya yakin sebuah comprehensive partnership dengan kawasan selatan pantai Mediterania dapat menjadi alat yang luar biasa untuk menyalakan kembali pertumbuhan di Uni Eropa, Afrika Utara dan Timur Tengah," ujarnya di sela-sela pertemuan dengan para pejabat Maroko itu seperti dikutip dari situs resmi Parlemen Uni Eropa.

"Bersama perjanjian dagang dengan Maroko baru-baru ini, Parlemen Eropa membuktikan upaya meningkatkan hubungan dengan tetangga di selatan sangat serius. Dukungan kami terhadap reformasi demokrasi dan transformasi di negara-negara mediterania harus dibarengi dengan aksi nyata," sambungnya.
Dia juga mengatakan, bahwa dialog di tingkat parlemen adalah salah satu kunci keberhasilan untuk meningkatkan hubunugan dengan kawasan tetangga di selatan itu.

Agenda penting lain Schulz selama di Maroko adalah menghadiri Majelis Parlemen Mediterania ke-8 di Istana Raja Maroko.

Bagi Maroko kunjungan Presiden Parlemen Uni Eopa ini adalah pengakuan terhadap proses reformasi politik yang terjadi di negara itu di saat negara-negara tetangga mereka di utara Afrika menghadapi goncangan politik yang maha dahsyat.

Di Tunisia, Presiden Ben Ali melarikan diri. Sementara di Mesir Hosni Mubarak kini meringkuk sebagai pesakitan karena sejumlah kasus korupsi dan pelanggaran HAM yang melibatkan dirinya.

Nasib paling tragis sejauh ini menimpa Muammar Kadhafi. Pemimpin Libya ini tewas di tangan rakyat yang marah dan membenci diri penguasa lebih dari tiga dasawarsa itu.

Negara Afrika Utara lain yang tengah menghadapi masalah dengan sistem politik otoritarian adalah Aljazair. Rezim militer yang kini berkuasa di negara itu dikabarkan semakin kerepotan menghadapi gelombang ketidakpuasan rakyat.

Adapun Raja Muhammad VI di pekan pertama Mei lalu mengatakan bahwa memastikan rule of law adalah tugas utama dirinya sebagai raja. Keadilan, sebut Raja Muhammad VI, hanya ada pada sistem pemerintahan yang didasarkan pada konstitusi dan prinsip rule of law. Hal ini disampaikan Raja Muhammad VI saat berbicara di depan peserta dialog nasional dan reformasi sistem peradilan negeri itu, di Istana Negara di Kasablanka.

Sejumlah pejabat penting Maroko menghadiri resepsi tersebut, termasuk Perdana Menteri, Ketua Majelis Tinggi dan Ketua Majelis Rendah, juga Kabinet dan para penasihat Raja.

Dalam kesempatan itu ia juga mengingatkan kembali semangat reformasi yang disampaikannya dalam pidato kenegaraan 20 Agustus 2009 lalu. Konstitusi baru yang dimiliki Maroko, hasil amandemen tahun lalu, sebutnya, antara lain menjamin kemerdekaan lembaga peradilan yang dipisahkan dari lembaga legislatif dan eksekutif.

Inisiatif amandemen Konstitusi Maroko itu berasal dari Raja Muhammad VI. Ia membentuk sebuah badan konstituante yang bekerja selama beberapa bulan untuk mengumpulkan aspirasi berbagai kelompok masyrakat dan menyusun sebuah draft konstitusi baru. Ini adalah amandemen kesekian yang dilakukan Maroko sejak lepas dari kontrol Prancis tahun 1956.

Semua pengamat politik Afrika Utara dan Timur Tengah tampaknya sepakat bahwa amandemen yang pertama kali ditawarkan Raja Muhammad VI bulan Maret 2011 itu adalah pintu keluar paling elegan untuk menyelamatkan Maroko dari sambaran api revolusi yang meluluhlantakkan beberapa negara di kawasan tersebut.

Raja muda kelahiran Agustus 1963 yang mulai berkuasa tahun 1999 ini juga menegaskan efektifitas pendekatan partisipatif dan dan inklusif dalam sistem peradilan Maroko. Keadilan yang esensial ini, sebutnya lagi, hanya dapat diwujudkan bila semua elemen bangsa dan lembaga pemangku kepentingan menjadikan keadilan sebagai prioritas utama.

Dia memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua elemen bangsa Maroko yang menghargai proses reformasi dan berharap agar semua pihak dapat bekerja sama untuk mewujudkan tujuan nasional. Semua pihak, sebutnya sekali lagi, harus dapat memainkan peranan aktif dalam dialog nasional.
"Tujuan umum kita adalah menggariskan kesepakatan nasional dengan tujuan yang jelas, prioritas dan program yang spesifik, serta pendanaan dan mekanisme implementasi yang jelas," demikian Muhammad VI.

***
Setahun terakhir dunia menyaksikan bagaimana Kerajaan Maroko tradisi demokrasi negara itu di tengah gelombang revolusi yang melanda utara Afrika dan kawasan Timur Tengah.

Di saat yang lain menghadapi protes masyarakat dengan kekerasan, Raja Muhammad VI mengambil jalan yang berbeda. Raja yang masih terbilang belia ini, 48 tahun, memilih jalan yang pasti, yakni memperkuat pondasi demokrasi Maroko yang sebetulnya sudah dimulai sejak reformasi pada 1997.

9 Maret 2012 Muhammad VI mengumumkan rencana amandemen konstitusi yang akan mengurangi kekuasaan yang dimiliki Raja di hadapan Parlemen Maroko yang dihasilkan dari pemilihan umum langsung. Prinsip pemisahan kekuasaan akan semakin diteguhkan, sementara perlindungan hak individual akan semakin diperkuat. Kekuasaan pemerintah daerah pun semakin besar mengikuti kebijakan regionalisme yang selama beberapa tahun terakhir telah diinisiasi.

Cabang yudikatif yang selama ini berada di bawah eksekutif akan dinaikkan derajatnya, dan diletakkan berdampingan dengan eksekutif. Sementara Perdana Menteri tidak lagi ditunjuk raja dari pemenang pemilu dan memiliki hak yang semakin besar terhadap kekuasaan eksekutif.

Raja Muhammad VI memang kerap membuat mata pengamat politik Timur Tengah terbelalak. Tahun 1999 sesaat setelah dinobatkan sebagai raja, pemilik gelar PhD bidang hubungan internasional dari French University of Nice Sophia Antipolis ini mengundang tokoh-tokoh oposisi yang berada di luar negeri dan pengasingan untuk kembali ke Maroko. Mereka diampuni bahkan di antaranya ada yang diangkat menjadi pejabat dan diplomat. Ia pun memberikan kesempatan kepada kelompok oposisi untuk ikut dalam pemilihan umum.

Pemerintahan Youssofi beberapa tahun lalu adalah pemerintahan koalisi oposisi pertama di Maroko sejak negara itu melepaskan diri dari cengkeraman Prancis dan Spanyol.

Pada tahun 2004, Raja juga mengesahkan hukum keluarga baru yang memperluas hak kaum perempuan. Pembangunan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan terutama di kawasan Tangier di utara dan Sahara di selatan, juga menjadi hal yang biasa dalam masa kekuasaannya sejauh ini.

Dalam amandemen konstitusi ini, bahasa Amazigh milik suku Barber juga akan dinaikkan derajatnya menjadi salah satu bahasa resmi di negara itu di samping bahasa Arab. Sudah sejak beberapa tahun terakhir pemerintah Maroko mempromosikan penggunaan bahasa dan aksara Amazigh dalam kehidupan masyarakat Maroko.

Amandemen konstitusi ini juga memuat pembentukan badan-badan regional melalui pemilihan umum. Badan-badan inilah yang nantinya akan mengontrol dan mengawasi gubernur yang diangkat raja.
“Konstitusi baru memperkuat pondasi demokrasi dan penghormatan terhadap HAM, serta memperkuat peran lembaga-lembaga negara,” ujar Dutabesar Maroko untuk Indonesia, Muhammad Majdi.

Inisiatif Raja Muhammad VI itu dipuji sejumlah tokoh dan pemimpin dunia. Sekjen PBB, Ban Ki-moon, misalnya memuji jalan reformasi Raja Muhammad VI dan amandemen konstitusi yang disampaikan awal Maret lalu. Ban Ki-moon, dalam jumpa pers bersama Menteri Luar Negeri Maroko, Taib Fassi Fihri, yang mengunjungi New York, berharap, keputusan politik Raja Muhammad VI ini dapat memberikan kontribusi positif kepada negara-negara lain di wilayah tersebut.

Sebelumnya, pujian dan harapan disampaikan Perdana Menteri Brazilia, Antonio de Aguiar Patriota, di Sao Paulo. Menurut Patriota, Raja Muhammad VI adalah seorang raja-pemimpin yang progresif, dan yang tak perlu diragukan lagi kedekatannya dengan rakyat Maroko.

Pada bagian lain, dia mengingatkan bahwa Brazil dan Maroko memiliki kesamaan natural yang tak dapat diubah sampai kapan pun. Keduanya merupakan negara yang berhadapan dengan Samudera Atlantik yang memisahkan mereka. Hubungan Maroko dan Brazil pun telah berlangsung begitu lama, sejak beratus-ratus tahun yang lalu.

Dari Paris, Prancis, dilaporkan bahwa reformasi yang diinisasi Raja Maroko dipandang positif oleh kalangan usahawan negeri mode itu. Hal itu disampaikan Laurence Parisot, direktur kelompok usaha MEDEF Prancis.
Hal senada juga disampaikan Presiden Dewan Regional Champagne-Ardennes, Jean-Paul Bachy, yang menggarisbawahi dampak positif kebijakan regionalisasi yang dimulai Raja Muhammad VI bagi hubungan ekonomi kedua negara di masa depan. Begitu juga Ketua Persahabatan Parlemen Maroko-Prancis di Majelis Nasional, Jean Roatta, yang menyampaikan keyakinannya bahwa proses reformasi di Maroko akan semakin mantap.

Sementara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton berharap reformasi dan demokrasi di Maroko dapat menjadi model yang dapat dicontoh oleh negara-negara lain di kawasan itu.

“Apa yang dilakukan Yang Mulia Raja Muhammad VI adalah reformasi ekonomi, reformasi sosial, reformasi politik secara bersamaan. Sementara di negara lain umumnya hanya pada satu arah saja,” ujar Clinton dalam jumpa pers bersama Menlu Maroko Taib Fassi Fihri.

Clinton juga mendukung penuh pembentukan Dewan Nasional HAM Maroko yang menurutnya sesuai dengan semangat reformasi menyeluruh yang diumumkan Raja Muhammad VI.

“Maroko berada pada jalan yang tepat untuk meraih perubahan demokratik. Pemerintah secara konsisten mengizinkan rakyat untuk mengekspresikan pendapat mereka secara terbuka dan damai,” ujar Clinton lagi.

***
Menjelang hari referendum Rabat dipenuhi berbagai festival yang digelar hingga tengah malam. Tarian rakyat dari berbagai daerah ditampilkan di atas panggung yang sederhana namun meriah.

Selain memperingati Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW, perjalanan suci dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Jerussalem sekarang sebelum naik ke langit untuk menerima perintah shalat, festival kali ini juga digelar untuk menyambut referandum amandemen konstitusi yang akan digelar di seluruh negeri tanggal 1 Juli.
Selebaran bertebaran di beberapa penjuru kota. Isinya antara lain: katakan "na'am" alias "iya" untuk referandum konstitusi. Dalam referandum itu hanya ada satu pertanyaan yang diajukan: apakah Anda mendukung atau tidak mendukung draft konstitusi baru?
9 Juni, Ketua Komite Konstituante Abdeltif Menouni mengumumkan beberapa hal penting dalam draft yang mereka rumuskan. Termasuk di antaranya pengalihan kekuasaan dari Raja ke Perdana Menteri, pembentukan badan peradilan yang independen, juga pengakuan bahasa Berber atau Amazigh sebagai bahasa resmi selain bahasa Arab.

Sepekan setelah itu Raja Muhammad VI sekali lagi meyakinkan menegaskan keinginan dirinya menegakkan konstitusional monarki yang bekerja sama dengan parlemen pilihan rakyat, seperti yang sudah-sudah.

Di dalam draft konstitusi baru, bagian yang menyebutkan bahwa raja merupakan entitas yang sakral akan dihapuskan. Namun demikian raja tetap menjadi penanggung jawab tertinggi keamanan dan pertahanan, juga tetap menjadi amirul mukminin atau pemimpin umat Islam Maroko.

Raja akan memilih perdana menteri dari partai yang menang dalam pemilu. Selama ini hal itu tak pernah dinyatakan dalam konstitusi. Perdana menteri ditegaskan sebagai kepala pemerintahan dan memiliki kekuasaan membubarkan parlemen rendah. Kerajaan juga melarang penyiksaan, penghilangan paksa dan berbagai bentuk diskriminasi.

Tidak ada penentangan dari kalangan politisi, termasuk dari partai oposisi. Partai Liberal Maroko yang berada di papan bawah, misalnya, memasang spanduk raksasa di depan kantor mereka yang berada tak jauh dari kantor Marghrebe Arab Press. Na'am, begitu tertulis dalam spanduk itu bersama gambar singa yang menjadi simbol Partai Liberal.

Partai Istiqlal dan Partai Keadilan Pembangunan, dua partai terbesar di dalam tubuh Parlemen, pun tentu saja memberikan dukungan serupa.

Sehari menjelang referandum suasana di kota Rabat terlihat tenang.


"Besok saya akan bekerja seperti biasa. Kalau ada waktu saya datang memberikan suara (dalam referandum)," ujar seorang laki-laki yang bekerja di tempat penukaran uang di distrik Hassan.


Ibrahim, seorang pegawai Departemen Dalam Negeri yang sedang menunggu trem di sebuah stasiun yang masih berada di kawasan pusat kota memastikan dirinya akan datang ke bilik suara.


"Saya mendukung konstitusi baru," ujarnya.



"Raja Muhammad VI begini," katanya lagi sambil mengacungkan jempol tangan kanannya.
Ribuan orang mendatangi gedung parlemen di Jalan Muhammad V secara bergelombang dan berkelompok. Berbagai orasi dan spanduk yang digelar di depan gedung Parlemen memperlihatkan satu suara yang sama: katakan iya untuk konstitusi baru.

Sebelum ribuan orang ini datang silih berganti, seratusan laki-laki yang terlihat lelah lebih dahulu menggelar aksi duduk di depan gedung Parlemen. Itu adalah hari ke-38 mereka menduduki plaza di sepanjang Jalan Muhammad V.

Seratusan laki-laki ini pernah menjadi tahanan ketika perang berkecamuk di pertengahan 1970an hingga awal 1990an antara Kerajaan Maroko dengan kelompok separatis Polisario yang didukung Aljazair. Sebagian mereka adalah tentara. Sementara sebagian lainnya adalah warga sipil yang dalam beberapa tahun terakhir berhasil melarikan diri dari kamp Tindouf di Aljazair.

Kaum perempuan dan ibu rumah tangga juga turut ambil bagian dalam demonstrasi besar itu. Kelompok pemuda, tentu saja terlihat begitu dominan. Sebagian dari mereka datang dengan menggunakan beberapa bis yang berjalan beriringan. Sebagian lainnya mengendarai motor dan berkonvoi melintasi gedung Parlemen berkali-kali. Aktivis partai lingkungan mendatangi gedung Parlemen dengan mengenakan kaos hijau dan membagikan selebaran berisi pesan betapa penting menyelamatkan Maroko dari pemanasan global dan berbagai bentuk kerusakan bumi selain itu.

Tak ada gelombang kemarahan rakyat seperti yang terlihat di keempat negara Afrika Utara lainnya, juga di beberapa negara Timur Tengah di jazirah Arab, seperti Yaman, Suriah, Bahrain dan Jordania. Tak ada permintaan agar Raja Muhammad VI yang merupakan anggota Dinasti Alawi yang telah berkuasa selama 350 tahun di negeri itu mengundurkan diri. Pun tak ada desakan agar Perdana Menteri Abbas El Fassi dari Partai Istiqlal yang berkuasa sejak September 2007 lalu membubarkan kabinet yang dipimpinnya.

Menjelang maghrib kemarin, satu persatu kelompok demonstran membubarkan diri. Begitu juga dengan kelompok mantan tahanan politik yang mengikuti aksi duduk di depan gedung Parlemen. Mereka berjalan dengan tertib ke arah stasiun kereta sambil membentangkan berbagai spanduk yang tadinya mereka pasang di depan gedung Parlemen, juga foto Raja Muhammad VI.

“Raja kita satu, Muhammad VI,” teriak mereka bersahut-sahutan.

Media massa Maroko pun memberikan dukungan yang sama terhadap draft konstitusi baru Maroko itu.
Koran berbahasa Prancis, L’Opinion menulis dalam tajuk mereka: “Pada hari Jumat, 1 Juli, warga negara akan mendatangi tempat pemunguran suara dan berpartisipasi dalam referendum yang mengadopsi konstitusi baru yang dibuat oleh rakyat untuk rakyat dalam kerangka revolusi diam di negara kita dan musim semi demokrasi di bawah kepemimpinan Yang Mulia Raja.”

Adapun harian Liberation yang memiliki kaitan dengan Partai Persatuan Sosialis dan Kekuatan Rakyat menulis dengan huruf besar di halaman muka mereka: “Ya, untuk Pembangunan Kerajaan Konstitusional.”
Sementara Le Matin yang memiliki hubungan dengan Istana menggugah rakyat untuk terlibat aktif dalam proses referandum. Koran itu juga menyajikan hasil survei yang memperlihatkan 80 persen rakyat Maroko mendukung konstitusi baru.

***
Setelah berlangsung selama sebelas jam di bawah terik matahari musim panas, referendum amandemen konstitusi Maroko akhirnya ditutup pada pukul 19.00 waktu setempat. Sebesar 70 persen dari sekitar 13 juta warga negara yang memilik hak suara berpartisipasi dalam referendum ini.

Dari perhitungan sementara di pusat tabulasi nasional di Kementerian Dalam Negeri, lebih dari 80 persen pemilih menyatakan setuju dengan draft konstitusi baru Maroko.

Demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri Maroko, Taieb Cherqaoui, dalam jumpa pers di kantornya, di Rabat, Jumat petang itu.

Dia juga mengatakan, bahwa referendum berjalan dalam kondisi normal dan suasana yang tenang serta dijiwai oleh semangat persaudaraan dan kesadaran betapa konstitusi baru ini memiliki arti yang sangat penting untuk memperkuat demokrasi yang dapat menopang kesejahteraan rakyat dan menciptakan stabilitas nasional.

Ini artinya, sejak referendum berakhir dengan kemenangan pendukung na’am atau iya, kekuasaan Raja Muhammad berubah secara fundamental. Raja bukan lagi menjadi sosok yang sakral dan suci, walau tetap menjadi penanggung jawab tertinggi keamanan dan pertahanan nasional dan amirul mukminin. Raja juga tidak dapat lagi membubarkan parlemen. Perdana menteri diangkat oleh raja dan memiliki kekuasaan membubarkan parlemen rendah. Sebaliknya, parlemen juga memiliki hak menyampaikan mosi tidak percaya terhadap perdana menteri.

Para pengamat politik Afrika Utara dan Timur Tengah tampaknya sepakat bahwa amandemen yang pertama kali ditawarkan Raja Muhammad VI bulan Maret lalu itu adalah pintu keluar paling elegan untuk menyelamatkan Maroko dari sambaran api revolusi yang meluluhlantakkan beberapa negara di kawasan tersebut.

Menurut Cherqaoui dalam keterangannya tadi, partisipasi politik rakyat dalam referendum tersebut terbilang massif. Ini semua berkat peranan partai politik, tokoh agama, perserikatan buruh, masyarakat sipil dan berbagai kelompok lainnya di Maroko.

Di tempat yang sama, Kepala Desk Pemilu di Kementerian Dalam Negeri, Hassan Aghmari, menyampaikan hal serupa.

“Dari bukti-bukti yang tersedia dapat disimpulkan bahwa tidak ada situasi yang tidak normal ataupun insiden yang dapat mengganggu pemungutan suara," ujarnya.

Pemerintah menyediakan tak kurang dari 400 ribu tempat pemungutan suara di seluruh negeri, yang kebanyakan berada di sekolah-sekolah. Dari lima TPS di Distrik Salle dapat disimpulkan bahwa suasana pemungutan suara berlangsung sangat tenang. Tidak ada massa yang bergerombol di sekitar TPS. Pemilih umumnya mendatangi TPS dalam kelompok kecil.

Setiap pemilih mendapatkan dua kartu, putih untuk na'am atau iya, dan biru untuk la atau tidak, dan sebuah amplop cokelat. Dua buah bilik suara yang ditutup kain hitam disediakan di setiap pojok TPS.

Pemilih memasukkan kartu putih bila mendukung dan memasukkan kartu biru bila menolak. Draft konstitusi baru yang terdiri dari 180 pasal itu telah dipublikasikan secara massif sejak minggu kedua bulan Juni.

Menjelang siang sempat ada kekhawatiran tak akan banyak anggota masyarakat yang mau memberikan suara. Namun setelah matahari tergelincir ke arah barat dan suhu panas yang dihasilkannya mulai berkurang, semakin banyak masyarakat yang mendatangi TPS.

Beberapa hari sebelumnya kelompok pemuda yang tetap tidak puas bersikeras menentang amandemen konstitusi dan mengancam boikot. Namun kekuatan dan pengaruh kelompok yang menentang referendum itu terbilang terlalu kecil dan tidak cukup signfikan.

Setelah pengumuman dari Menteri Dalam Negeri para pemimpin politik dan ratusan jurnalis dalam dan luar negeri yang meliput jalannya referendum berkumpul di Hotel Sofitel untuk merayakan kesuksesan penyelenggaraan referendum. Sementara di beberapa titik Rabat kelompok masyarakat membunyikan terompet dan berkonvoi keliling kota.

***
Pemerintah Amerika Serikat menyambut gembira hasil referendum amandemen konstitusi Kerajaan Maroko. Menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, referendum tersebut adalah langkah penting yang diambil Kerajaan Maroko untuk mengembangkan tradisi demokrasi di negara berusia ratusan tahun itu.
Referendum berlangsung damai. Sekitar 98 persen dari keseluruhan rakyat Maroko yang manggunakan hak pilih mengatakan setuju dengan draft konstitusi baru. Dalam konstitusi baru itu Raja tidak lagi menjadi penanggung jawab pemerintah. Raja memilih Perdana Menteri dari partai atau koalisi partai yang memenangkan pemilihan umum.

Jurubicara Deplu AS, Mark Toner, referendum tersebut memiliki arti yang begitu besar sebab terjadi di tengah pergolakan yang terjadi di kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah.
Selain itu, sebanyak 12 anggota Kongres Amerika Serikat memuji konstitusi baru yang dihasilkan dalam referendum.

Menurut ke-12 anggota Kongres AS ini, draf referendum yang disusun badan konstituante itu membawa berbagai kemajuan yang signifikan dan memperkuat pondasi demokrasi Maroko. Badan konstituante tersebut dipilih Raja Muhammad VI, terdiri dari sejumlah pakar dan cendekiawan dan melibatkan berbagai stake holders kerajaan yang terletak di ujung barat Afrika Utara itu.

“Reformasi sosial dan politik yang dihasilkan dalam referendum itu merepresentasikan kemajuan yang signifikan dalam mencapai pemerintahan perwakilan yang efisien,” demikian antara lain tertulis dalam sepucuk surat yang dikirimkan untuk Raja Muhammad VI.

Surat itu ditandatangani oleh Steve Cohen dari Tennessee, Mario Diaz-Balart dari Florida, Gary Ackerman dari New York), Michael Grimm dari New Yok, Sheila Jackson Lee dari Texas, Billy Long dari Montana, James Moran dari Virginia, Christopher Murphy dari Connecticut, Charles Rangel dari New York), Dennis Ross dari Florida, Loretta Sanchez dari Kalifornia, dan Heath Shuler dari Karolina Utara.

“Reformasi konstitusi ini akan membuat Kerajaan Maroko mencapai sukses sebegai negara demokratis dan lebih mengedepankan prinsip kemanusiaan dalam melayani rakyat,” tulis mereka lagi.

Ke-12 anggota Kongres AS itu juga menyambut pembentukan Dewan Nasional untuk HAM dan Dewan Sosial Politik yang keberadaannya dijamin dalam konstitusi baru.

***
Sukses dengan amandemen konstitusi, di bulan November 2012 Maroko menggelar pemilihan umum. Lebih dari 30 partai politik mengikuti pemilihan umum yang digelar Maroko, yang digelar tangga 25 November itu.
Seperti referendum di bulan Juli itu, pemilihan umum yang digelar Maroko kali ini pun dianggap banyak kalangan sebagai langkah besar yang dilakukan Maroko untuk memperkuat pondasi demokrasi. Tidak seperti empat negara Afrika Utara lainnya, Aljazair, Tunisia, Libya dan Mesir, kerajaan yang dipimpin Raja Muhammad VI selamat dari badai Arab Spring Uprising.

Hal ini dimungkinkan karena demokrasi dalam level tertentu telah hadir di Maroko sejak kerajaan itu melepaskan diri dari dominasi Prancis di tahun 1956. Oposisi adalah hal biasa di Maroko. Begitu juga dengan berbagai metode yang digunakan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka. Mulai dari pertarungan di parlemen sampai perjuangan di jalan ekstra parlemen.

Menteri Luar Negeri Inggris, William Hague, misalnya, mengatakan bahwa pemilihan umum ini adalah kemajuan besar menuju demorkasi yang bertanggung jawab. Dengan pemilu ini pun masyarakat, khususnya di kawasan Afrika Utara, dapat menyaksikan bahwa ada jalan lain yang lebih damai dalam transisi kekuasaan.

"Pemilu ini mendukung implementasi dari Konstitusi hasil amandemen bulan Juli lalu dan merupakan kemajuan Maroko untuk mencapai demokrasi yang bertanggung jawab," ujarnya.

"Saya mendorong agar setiap negara (di kawasan itu) meniru jalan damai yang dilalui Maroko," ujarnya lagi.
Setelah memenangkan pemilu, Partai Keadilan dan Pembangunan (PKP) diminta untuk segera membentuk pemerintahan. Permintaan itu disampaikan Raja Muhammad VI setelah menunjuk Sekjen PKP Abdelilah Benkirane sebagai perdana menteri.

PKP berhasil menguasai 107 dari 395 kursi yang diperebutkan dalam pemilihan umum. Kendati memenangkan pemilihan umum dan Benkirane ditetapkan sebagai perdana menteri, namun kelihatannya PKP harus membentuk pemerintahan koalisi.

Benkirane adalah mantan pemimpin redaksi tiga koran di Maroko. Ayah dari enam orang anak ini memimpin PKP sejak tahun 2008. PKP mulai ikut dalam pemilihan umum sejak 1997 dan meraih sembilan kursi. Lalu dalam pemilihan umum 2002 jumlah kursi partai itu meningkat tajam menjadi 42 kursi. Dalam pemilihan umum 2007 PKP hanya menambah empat kursi menjadi 46.

Dosen senior pakar Timur Tengah dari University of Exeter, Inggris, Lise Storm, mengatakan, kemenangan PKP ini adalah buah dari progresivitas yang tidak diantisipasi oleh partai manapun.

Namun, kemenangan partai Islam ini sudah diperkirakan banyak orang Maroko, termasuk dari kalangan pemerintah, jauh sebelum pemilihan umum digelar.

***
Setelah di tahun 2011 “disapu” gelombang reformasi, mulai dari berbagai demonstrasi yang terinspirasi Arab Spring Uprising, amandemen konstitusi yang diinisiasi Raja Muhammad VI, hingga pemilihan umum yang dimenangkan partai Islam moderat, menjelang pergantian dan sepanjang paruh pertama 2012 Kerajaan Maroko mempercepat pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih signifikan.

Tanggal 9 Februari 2012, misalnya, Raja Muhammad VI meresmikan kompleks industri baru di Zona Ekonomi Khusus Tangier seluas 300 hektar. Kompleks yang didirikan kelompok Renault tahun 2008 ini melingkupi instalasi perakitan yang dapat diakses dari Pelabuhan Tangier Med. Tujuan utama dari kompleks baru ini adalah untuk melengkapi proses manufaktur kendaraan ekonmis Renault.

Renault adalah salah satu produsen mobil papan atas milik Prancis. Jurubicara perusahaan itu, seperti dikutip Morocco World News mengatakan bahwa Maroko merupakan sebuah negara yang stabil dan aman dengan begitu banyak fasilitas menarik dan investor potensial.

“Terlebih kedekatan Tangier Med dan kapabilitas logistik yang dimilikinya adalah faktor kunci di Melhoussa,” ujar sang jurubicara.

Kompleks industri Renault ini juga akan menjadi pusat untuk memasok pasar di Eropa, Turki dan seluruh Afrika serta Amerika Selatan.

Sementara itu International Monetary Fund (IMF) diperkirakan memperkirakan bahwa reformasi politik akan mendorong pertumbuhan ekonomi Maroko hingga 4,6 persen tahun ini. Kalangan pebisnis juga memperkirakan bahwa semakin banyak pihak yang akan menanamkan modal di negara itu.
Maroko juga tercatat menjadi negara Afrika pertama yang menguasai teknologi kereta api cepat. Di penghujung September 2011 Raja Muhammad VI ditemani Pangeran Moulay Rachid dan Pangeran Megren Bin Abdulaziz Al-Saud bersama Raja Prancis Nicolas Sarkozy meresmikian stasiun kereta Tangier-Ville. Pemerintah Prancis terlibat aktif dalam pembangunan ini.

Ini adalah stasiun kereta berkecepatan tinggi yang menghubungkan Tangier dan Kasablanka senilai 1,8 miliar euro. Maroko menjadi negara Afrika pertama yang memiliki teknologi kereta api cepat. Diharapkan jaringan kereta api cepat ini dapat menyentuh semua kawasan di Maroko.

Menteri Transportasi Karim Ghellab dalam peresmian pembangunan itu mengatakan, kereta api cepat Tangier-Kasblanka memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap perkembangan dan peningkatan transpotasi di Maroko umumnya.

Stasiun Tangier-Kasablanka adalah langkah pertama dari rencana besar membangun jaringan kereta yang menghubungkan poros Atlantik Tangier-Kasablanka-Marakesh-Agadir dan Rabat-Fez-Oujda sepanjang 1.500 kilometer. Master pembangunan rute Tangier-Kasablanka dirancang sejak 2006 dan diharapkan selesai pada 2015.

Dana sebesar 1,8 miliar euro untuk pembangunan jalur ini diperoleh dari pemerintah Maroko sebesar 414 juta euro, Yayasan Hassan II untuk Pembangunan Sosial dan Ekonomi (86 juta euro), Prancis (920 juta euro), Dana Pembangunan Saudi (144 juta euro), Dana Kuwait untuk Pembangunan Ekonomi Arab (100 juta euro), Dana Abu Dhabi untuk Pembangunan (70 juta euro) dan Dana Arab untuk Pembangunan Sosial Ekonomi (66 juta euro).

Proyek pembangunan ini menghasilkan 30 juta hari kerja pada tahap pembangunan dan 2.500 lapangan pekerjaan pada tahap operasional.

Kontribusi Maroko dalam perekonomian Eropa pun akan semakin signifikan. Di tahun 2014 Maroko direncanakan mulai memasok listrik untuk Eropa. Desertec Investment Initiative yang didukung penuh Siemens dan Deutsche Bank telah memilih kawasan Gurun Sahara di wilayah Maroko sebagai lokasi untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya. Sekitar 400 miliar dolar AS siap dikucurkan untuk membiayai proyek ini.

Menurut Desertec, proyek raksasa ini akan membuat hubungan kawasan Afrika Utara, Mediterania dan Eropa yang secara geografis amat dekat semakin dekat. Proyek raksasa itu akan menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang begitu besar dan pada gilirannya menciptakan stabilitas ekonomi dan politik di kawasan Sahel.

Pada tahun 2050 diharapkan proyek energi gurun itu dapat memenuhi 100 persen kebutuhan energi Maroko dan 15 persen kebutuhan energi Eropa. Maroko adalah satu-satunya Negara Afrika Utara yang tidak memiliki sumber minyak dan gas. Di tahun 2020 negara itu memproyeksikan 42 persen kebutuhan listrik akan terpenuhi dari sumber-sumber terbaharui, seperti matahari dan angin.

Studi yang dilakukan German Aerospace Centre (DLR) menyebutkan kurang dari satu persen lahan di Afrika Utara dan Timur Tengah yang dibutuhkan untuk menutupi kebutuhan energi kawasan itu juga Eropa. DLR adalah sebuah lembaga pemerintah yang data-data mereka dipergunakan oleh Desertec untuk mengembangkan megaproyek ini.

Namun demikian, menciptakan pembangkit listrik di sebuah gurun pasir bukan pekerjaan yang mudah. Di luar urusan teknologi dan inovasi, tantangan yang dihadapi megaproyek ini jelas beragam. Mulai dari pencurian alat-alat yang mungkin sekali dilakukan oleh suku-suku nomaden di Gurun Sahara, sampai urusan stabilitas sosial dan politik.

CEO Desertec Investment Initiative, Paul Van Son, seperti dikutip BBC, mengatakan, pihaknya belum memiliki blue print detail untuk menghadapi masalah-masalah seperti itu. Namun dia yakin, tidak ada yang mustahil.

Teknologi yang mereka pergunakan, sebutnya, bukan barang baru. Teknologi ini sudah ada dan dipergunakan di kawasan itu, misalnya di Aljazair dan Tunisia. Kabel juga sudah menghubungkan Maroko dan Spanyol. Bedanya, kabel yang terbentang kini mengalirkan energi dari Spanyol ke Maroko.

Maroko juga telah membangun mall terbesar di Afrika. Menghabiskan investasi senilai 200 juta euro, mall seluas 320 ribu meter persegi di Kasablanka itu dikerjakan Al Jedaie Group dan Askal Group.

Pembangunannya dimulai tahun 2007, dan mall dibuka untuk umum tanggal 5 Desember 2011.

Kasablanka adalah pusat bisnis di Maroko yang juga merupakan urat nadi utama yang menggerakkan tidak hanya perekonomian negara itu, tetapi juga kawasan Afrika utara dan Mediterania. Menurut keterangan yang diperoleh dari Kedubes Maroko di Jakarta, keindahan Morocco Mall dapat dibandingkan dengan keindahan mall-malla besar di Timur Tengah dan Amerika Utara. Pengunjung mall pun disuguhkan keindahan mall yang memadukan arsitektur modern dan tradisional.

"Lebih dari sekadar pusat perbelanjaan tradisional, Morocco Mall sungguh unik dan mall pertama yang memiliki pemandangan laut," tulis rilis yang dikirimkan Kedubes Maroko di Jakarta.

Hasil kolaborasi Aksal Group dan Al Jedaie Group juga melahirkan dimensi baru dalam terminologi belanja dan hiburan. Itu juga sebabnya, pemerintah Maroko yakin, Morocco Mall merupakan salah satu mall besar dan megah di dunia. Kehadirannya pun dianggap mampu merevolusi kebiasaan konsumsi masyarakat di kawasan itu karena mall ini memperkenalkan berbagai mereka dan hiburan yang belum pernah disaksikan sebelumnya.

Sebagai salah satu pemain kunci ekonomi, Morocco Mall memberikan dampak signifikan bagi perekonomian Kasablanka dan Maroko. Setidaknya, mall ini telah menyerap 5.000 tenaga kerja secara langsung, dan 21 ribu tenaga kerja tidak langsung.

Dengan konsep baru dan tawaran baru untuk Kasablanka dan Maroko, Morocco Mall akan mengubah hubungan ekonomi dan budaya konsumsi masyarakat perkotaan. Mall ini pun bertujuan merevitalisasi Kasablanka dengan tetap mempertimbangkan aspek lingkungan hidup.

Menjelang akhir 2011, Raja Muhammad VI meresmikan proyek irigasi dan limbah di Marakesh, salah satu destinasi wisata utama Maroko. Proyek irigasi itu dibangun di kawasan Marakesh-Tensift-Al Houz senilai 6,5 miliar dirham di area seluas 97 ribu hektar tanah. Proyek ini diperkirakan menguntungkan 25 ribu petani.
Program tersebut diresmikan pada hari Kamis pekan lalu (29/12) dan merupakan bagian dari Green Plan Maroko serta diperkirakan dapat meningkatkan efisiensi irigasi dari 50 persen menjadi 90 persen. Proyek irigasi ini juga diperkirakan meningkatkan produksi pertanian per hektar dari 19 ribu dirham menjadi 42 ribu dirham. Ini artinya, pendapatan perkapita petani Maroko di kawasan itu juga akan meningkat secara signifikan.

Dalam kesempatan itu, Raja Muhammad VI juga meluncurkan proyek rekonversi lahan yang tandus menjadi lahan yang cocok untuk pertanian senilai 260 juta dirham. Berada di area seluas 4.300 hektar dan akan selesai pada tahun 2013, proyek yang satu ini diperkirakan menguntungkan 2.000 petani.

Di hari yang sama, Raja Muhammad VI juga mengunjungi proyek pengolahan air limbah senilai 1,23 miliar dirham di Marakesh. Fasilitas ini diperkirakan mampu mengolah kembali air limbah penduduk Marakesh sebanyak 120 ribu meter kubik per hari.

Fasilitas ini memproduksi 33 juta meter kubik air alternatif. Air tersebut juga dapat digunakan untuk mengairi 19 lapangan golf yang membutuhan 23 juta kubik meter air setiap tahun. Hal lain yang perlu dicatat, aplikasi teknologi dalam berbagai proyek yang diinisiasi Raja Muhammad VI ini adalah yang pertama di kawasan Afrika.

Di bulan April 2012, Raja Muhammad VI meresmikan kompleks pabrik baja senilai 5 sampai 7 miliar dirhams di Chellalate, Provinsi Mohammedia, diresmikan Raja Muhammad VI hari Kamis lalu (26/4). Proyek ini mencerminkan telak kuat Kerajaan Maroko mengembangkan sektor industri di tengah kebutuhan baja berkualitas tinggi yang terus tumbuh. Proyek itu pun memperlihatkan keterbukaan Kerajaan ke pasar internasional.

Pabrik baja ini memproduksi 2,9 juta ton per tahun yang akan digunakan untuk berbagai sektor pembangunan perumahan dan perkantoran juga industri listrik.

Kompleks industri baja seluas 130 hektar persegi di distrik Bled Solb itu mempekerjakan sekitar 2.000 orang. Lebih dari setengah produksinya ditujukan untuk pasar Eropa (56 persen). Sementara untuk Afrika sebesar 27 persen, Asia sebesar 13 persen dan Timur Tengah sebesar 4 persen.

Di hari yang sama Raja Muhammad VI juga meresmikan terminal penyimpanan dan pemrosesan di pelabuhan Kasblanka senilai 168 dirhams. Fasilitas ini akan akan mendukung arus pengiriman ekspor dan impor mobil.

Disebutkan bahwa terminal baru ini dibangun dengan maksud untuk memperbaiki daya saing juga menunjang pertumbuhan ekonomi di kawasan itu. Setidaknya, sebanyak 5.000 monbil dapat ditampung di terminal ini. Proyek terminal baru ini juga memainkan peranan penting dalam perkembangan industri otomotif Maroko serta merupakan bagian penting dari Pakta Pertumbuhan Industri Nasional yang diluncurkan tahun 2005 lalu.

***
Pemerintahan baru di Maroko pun begitu antusias memperkuat hubungan baik dengan sejumlah partner penting negara itu. Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri Maroko Saad-Eddine El Othmani di bulan Januari 2012.

Berbagai program dan inisiatif akan diluncurkan untuk mempromosikan politik, ekonomi dan hubungan budaya dengan negara-negara di kawasan itu.

Menlu El Othmani juga mengakui kawasan Asia sebagai kawasan terpenting kedua bagi Maroko setelah Eropa. Demikian disampaikan Menlu El Othmani dalam pertemuan dengan Dutabesar negara sahabat Maroko di Rabat.

Juga disebutkan bahwa kebijakan luar negeri pemerintah baru Maroko hasil pemilihan umum bulan November 2011 itu adalah membangun basis umum hubungan luar negeri dan prinsip-prinsip umum yang melandasi diplomasi Maroko. Hubungan luar negeri itu akan didasari pada prinsip keterbukaan, diversifikasi partner dan upaya menjaga hubungan internasional yang berimbang. Dia juga mengatakan, Maroko dapat menanamkan momentum baru hubungan luar negeri dalam menghadapi berbagai tantangan dan persoalan global.

Inisiatif pemerintah Maroko itu pun disambut pemerintahan yang juga baru terpilih di Tunias, negara dimana Arab Spring Uprising berawal.

Presiden Tunisia Moncef Marzouki berharap dalam waktu dekat kerjasama regional di antara negara-negara Afrika Utara dapat segera terwujud menuju KTT ke-7 Arab Arab Maghribi.

Harapannya itu disampaikan dalam sepucuk surat yang dikirimkannya kepada Raja Muhammad VI dari Maroko dalam memperingati ulang tahun ke-23 Persatuan Arab Maghribi (AMU). Presiden Moncef yang baru terpilih memimpin negerinya mengatakan bahwa KTT Arab Maghribi tersebut merupakan langkah yang penting menuju ontegrasi kawasan. Dia juga yakin, KTT tersebut akan membantu kawasan Afrika Utara untuk memecahkan berbagai persoalan yang tengah dan akan dihadapi.

AMU terdiri dari lima negara Arab yang berada di kawasan Afrika Utara. Kelimanya adalah Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair dan Maroko. Pada tahun 2011 yang lalu, kawasan ini diterpa gelombang ketidakpuasan rakyat yang dikenal dengan Arab Spring Uprising. Berawal dari Tunia dan untuk sementara berakhir di Libya.

Presiden Ben Ali dari Tunisia melarikan diri, sementara Hosni Mubarak dari Mesir ditumbangkan dan kini sedang menghadapi persidangan atas sejumlah kasus selama dirinya berkuasa di negeri itu. Nasib paling mengenaskan menimpa Muammar Kadhafi yang tewas di tangan rakyat Libya yang begitu membenci dirinya. Aljazair masih menghadapi gelombang ktidakpuasan. Rakyat negeri itu menilai rezim militer sudah sepatutnya dihentikan.

Memasuki 2012 kawasan itu menghadapi tantang baru. Krisis ekonomi di Eropa diperkirakan akan memberikan imbas negatif mengingat Eropa adalah partner ekonomi utama Maghribi.

Setelah 23 tahun perjanjian AMU ditandatangani, faktanya volume perdagangan di antara lima negara anggota AMU tidak pernah melebihi angka dua persen. Ini menjadikan AMU sebagai salah satu kerjasama regional terburuk dalam konteks perdagangan kawasan. Volume perdagangan yang rendah ini tidak merefleksikan komplementaritas ekonomi antara negara-negara Maghribi dan sumber daya alam mereka.
Kawasan itu memiliki tiga persen cadangan minyak dunia, empat persen cadangan gas dan setengah cadangan fosfat. Bank Dunia mencatat bila keadaan seperti ini dipertahankan, kawasan itu akan kehilangan 200 ribu tenaga kerja setiap tahun. Sementara saat ini diperkirakan tiga juta orang di Afrika Utara menganggur.

Adapun Bretton Woods berpendapat integrasi ekonomi di kawasan Afrika Utara akan mendorong peningkatan GDP perkapita hingga 34 persen di Aljazair, 27 persen di Maroko, 24 persen di Tunisia untuk periode 2005 hingga 2015.

Di penghujung Februari 2012 bersama 170an pengusaha, Presiden Katalonia Arthur Mas mengunjungi Kerajaan Maroko. Kunjungan itu merupakan bagian dari upaya kedua belah pihak membangun pondasi hubungan ekonomi yang lebih baik.

Katalonia adalah sebuah wilayah otonomi Spanyol yang berada di timur-laut negara itu. Wilayah otonom berpenduduk 7,5 juta jiwa dan seluar 32.000 kilometer persegi ini memiliki empat provinsi, yakni Barcelona, Gironia, Lleida dan Terragona.

Seperti halnya Maroko, negeri yang namanya berarti Tanah Benteng ini juga dikenal sebagai salah satu tujuan turisme. Arthur Mas mengunjungi Maroko hari Selasa lalu (28/2). Ini adalah kali pertama Arthur Mas mengunjungi Maroko sejak berkuasa pada 2010. Jumlah anggota delegasi yang dibawanya lebih besar dari yang pernah dibawa dalam kunjungan pemimpin-pemimpin Katalonia sebelumnya.

Selain ibukota Rabat, rombongan Arthur Mas juga direncanakan mengunjungi pusat bisnis Maroko, Kasablanka, dan wilayah utara Maroko yang sedang berbenah dengan kecepatan tinggi, Tangier. Arthur Mas juga menghadiri peresmian forum ekonomi Maroko dan Katalonia di Rabat.

Dalam kunjungan ini, pihak Maroko dan Katalonia antara lain akan membahas rencana pembangunan pembangkit energi di Tangier yang akan dibiayai oleh kelompok bisnis Katalonia, Bamesa.
Sebagai salah satu kawasan paling makmur di Spanyol, Katalonia menyumbangkan 25 persen ekspor negara itu pada tahun 2011. Kawasan ini memiliki sekitar 34 persen perusahaan Spanyol yang mengekspor produknya. Selama ini Katalonia dikenal sebagai pusat industri jasa, kimia, farmasi, dan proses makanan. Namun belakangan, pengusaha-pengusaha Katalonia mulai melirik sektor bioteknologi dan energi terbarukan serta nanoteknologi.

***
Selain tema-tema besar tersebut, Raja Muhammad VI tetap memperhatikan rakyat Maroko. Di pertengahan Maret 2012 Raja Muhammad meresmikian program pelayanan kesehatan umum yang diberi nama Regime d'Assistance Medicale (Ramed) di Istana Kerajaan di Kasablanka.

Program kedua Ramed ini akan melayani sekitar 8,5 juta atau 28 persen rakyat Maroko dan merupakan salah satu aplikasi penting dari hasil konstitusi baru yang dimiliki Maroko sejak Juli tahun lalu.
Dalam peluncuran itu, Menteri Kesehatan Maroko El Hossein El Ouardi mempresentasikan arti penting program senilai tiga miliar dirham hingga akhir tahun ini.

Disebutkan bahwa salah satu tujuan program itu adalah meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan perawatan kesehatan sesuai dengan ketentuan konstitusi baru. Ramed didasarkan pada prinsip-prinsip bantuan sosial dan solidaritas nasional untuk kepentingan orang yang kurang beruntung yang tidak memenuhi syarat untuk mengikuti program wajib asuransi kesehatan. El Ouardi juga mengatakan, sistem Ramed ini memungkinkan masyarakat penerima manfaat untuk memiliki akses ke perawatan kesehatan di rumah sakit umum dan pelayanan kesehatan milik lainnya.

Uji coba Ramed dilakukan pada November 2008 di Tadla-Azilal. Sebanyak empat juta penduduk miskin dan 4,5 juta penduduk yang berada pada posisi rentan kemiskinan akan mendapatkan manfaat dari program ini. Selain sekitar 160 ribu tahanan, tunawisma dan yatim piatu.

Dijelaskan oleh El Ouardi bahwa Kerajaan menyediakan sebanyak 2.581 lembaga kesehatan untuk melayani masyarakat, termasuk di dalamnya 2.030 puskesmas, 111 rumah sakit provinsi dan prefektur, 12 rumah sakit daerah dan 19 rumah sakit universitas.

Jasa kesehatan yang diberikan dalam program itu meliputi pelayahan wanita hamil dan bayi baru lahir di pedesaan serta peningkatan anggaran untuk pembelian obat dan alat-alat medis. Penerima manfaat Ramed tidak akan dibatasi berdasarkan usia, jenis kelamin, jenis penyakit maupun zona tempat tinggal. Orang miskin akan dibebaskan dari biaya perawatan medis, sementara anggota kelompok masyarakat lemah membayar 120 dirham per orang tanpa melebihi 600 dirham untuk setiap rumah tangga.

Raja Muhammad VI juga mendatangi langsung dan bahkan meresmikan peluncuran program jaminan kesehatan di Kasablanka. Keluarga kurang mampu di Kasablanka kini boleh merasa lega. Program asuransi kesehatan RAMED yang diperuntukan bagi 8,5 juta orang kurang mampu.

Peresmian itu dilakukan bersamaan dengan perjalanan Muhammad VI ke sejumlah rumah sakit di Kasablanka yang merupakan pusat bisnis di Maroko (Senin, 9/4). Salah satu rumah sakit yang dikunjunginya adalah Pusat Kesehatan El Hank, RS Daerah Moulay Youssef dan RS Universitas Ibn Rushd.

Di Pusat Kesehatan El Hank, Muhammad VI dengan serius menyimak penjelasan mengenai prosedur dan aspek teknis RAMED. Setelah itu ia menyempatkan diri menyerahkan kartu RAMED kepada 10 penerima asuransi.

Sekitar 546.794 orang mendapatkan asuransi ini. Sebesar 25 persen di antaranya adalah orang miskin.
Di RS Daerah Moulay Youssef, Muhammad VI mengunjungi sejumlah fasilitas perawatan kesehatan, termasuk bagian radiologi. Adapun di RS Universitas Ibn Rushd, dia mendapatkan penjelasan mengenai proses pelayanan dan alokasi dana sebesar 45 juta dirham untuk rumah sakit itu. Ia juga sempat mengunjungi seorang pasien muda berusia 13 yang baru saja ditransfer ke rumah sakit itu dengan jaminan RAMED.
Dari 8,5 juta penerima RAMED, sekitar 4 juta masuk dalam kelompok masyarakat yang berada di tingkat kemiskinan ekstrem. Mereka menerima pelayanan kesehatan secara gratis. Sementara sekitar 160 ribu adalah narapidana yang sedang menjalani hukuman dan anak-anak yatim piatu juga gelandangan.
Adapun sekitar 4,5 juta lainnya akan mendapatkan bantuan RAMED terbatas sesuai dengan dengan kemampuan ekonomi masing-masing keluarga.

Kebudayaan dan warisan budaya leluhur Maroko adalah ceoncern lain yang dimiliki Raja Muhammad VI. Raja tak canggung meletakkan batu pertama pusat kebudayaan di Khouribga, pekan ketiga Maret 2012. Pembangunan kompleks senilai 230 juta dolar dirham ini adalah prakarsa Office Chérifien des Phosphates (OCP), perusahaan posphat kerajaan itu.

Khouribga adalah provinsi yang berada di kawasan perwalian Chaouia-Ouardigha di tepi Samudera Atlantik. Terletak sekitar 107 kilometerdari Kasablanka dan sekitar 206 kilometer dari Rabat serta sekitar 200 kilometer dari Marrakesh, Khouribga didiami 172 ribu jiwa.

Pusat kebudayaan Khouribga juga akan memiliki sejumlah fasilitas yang menunjang aktivitas perekonomian usaha kecil dan menengah. Disebutkan, kompleks ini akan memiliki lima lantai. Lantai pertama seluar 6.090 meter persegi akan menjadi pusat perdagangan dan jasa. Sementara tiga lantai lainnya seluas 15.750 meter persegi akan menjadi kompleks perkantoran. Adapun lantai basement diperkirakan mampu menampung kendaraan dalam jumlah banyak.

Selain proyek ini, OCP juga menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk masyarakt Khouribga termasuk di dalamnya pembangunan kembali berbagai taman di kota itu. Juga membangun masjid untuk pemukiman Labyout Lakdim. Keseluruhan proyek senilai 665 juta dolar dirham ini akan dikerjakan dalam empat tahun dan diperkirakan menyerap 1.653 lapangan pekerjaan.

Selain itu, dalam kunjungan ke Khouribga Muhammad VI juga mengunjungi instalasi air OCP di Merah-Lahrach senilai 2,5 miliar dirham. Sebanyak 87 persen dari air yang ada di instalasi itu adalah air yang diolah kembali dari air yang sudah digunakan. Instalasi air itu juga mampu memasok 70 persen kebutuhan air Khouribga per tahun.

Muhammad VI juga mengunjungi stasion Merah-Lahrach yang merupakan komponen utama jalur pipa yang dihubungkan dari Khouribga ke Jorf Lasfar Slurry. Jalur sepanjang 235 kilometer ini diperkirakan selesai pada bulan April 2013. Sementara itu, sepanjang 100 kilometer jaringan pipa sudah selesai dibangun.
Raja Muhammad VI juga menyempatkan diri mengunjungi proyek pembangunan instalasi produksi posphat di Fquih Ben Saleh di Beni Oukil-Halassa. Proyek senilai 3,4 miliar dirham ini akan menjadi instalasi terbesar di dunia.

Sementara itu, kawasan kota tua Kasablanka pun direhabilitasi. Salah satunya adalah benteng tua yang mengelilingi pasar tua Kasablanka.

Bulan Agustus tahun lalu, Raja Muhammad VI telah meresmikan beberapa proyek rehabilitasi gedung dan bangunan bersejarah di kota itu. Muhammad VI menyempatkan diri mengunjungi tempat-tempat itu.
Kantor berita Maghrebe Arab Press (MAP), melaporkan, ketika mengunjungi Medina Kasablanka, Muhammad VI menyempatkan diri menyusuri lorong-lorong di dalam pasar tua itu. Ia juga mengunjungi tiga masjid tua di dalamnya, yakni Masjid Harakia Derkaouia, Masjid Kadiria dan Masjid Mguirja yang baru selesai direnovasi.

Selain untuk merenovasi bangunan-bangunan tua di dalam Medina Kasablanka, proyek ini juga bertujuan untuk meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat di kawasan itu. Termasuk di dalamnya adalah menambah sejumlah fasilitas sosial dan fasilitas umum yang dibutuhkan.

Proyek rehabilitasi Medina Kasablanka juga meliputi restorasi dinding yang mengelilingi Medina Kasablanka dan 78 rumah di kawasan Moulay Rachid.

MAP juga melaporkan, pekerjaan lain di dalam proyek ini juga meliputi pembangunan kembali pusat panas Bousmara dan konversi gereja Buenaventura menjadi rumah budaya. Pemerintah juga berencana membangun sebuah tempat yang dapat digunakan sebagai lokasi pertemuan warga. Juga akan dibangun pusat kerajinan yang terdiri dari 40 toko.

***
Di arena internasional, Raja Muhammad memperlihatkan komitmennya pada perdamaian dan kerjasama antarnegara, termasuk dengan negara tetangga Aljazair. Hubungan kedua negara ini tidak begitu harmonis, terutama karena dipicu dukungan yang diberikan Aljazair kepada kelompok Polisario yang mengklaim memiliki Sahara yang ada di selatan Maroko.

Muhammad VI menginginkan normalisasi hubungan yang selama ini sempat menegang, untuk mengimplementasikan rencana integrasi blok ekonomi Afrika Utara.

Dalam pidato di peringatan ke-12 kekuasaannya, Muhammad VI mengatakan bahwa Maroko tetap berkomitmen untuk membangun Uni Maghreb sebagai pilihan strategis.

"Kami bertekad untuk bekerja, untuk mengatasi hambatan yang sayangnya menghambat pelaksanaan proyek ini," tutur Raja seperti dilansir Al Jazeera akhir Juli tahun lalu.

Maroko, disampaikan Muhammad VI, berharap betul terjadi dinamika baru untuk menyelesaikan semua masalah yang selama ini muncul dalam hubungan bilateral dengan Aljazair. Termasuk membuka kembali perbatasan darat antara kedua negara.

Sebelumnya, perbatasan darat antara kedua negara ditutup pada 1994 silam, karena Aljazair bereaksi terhadap Maroko dengan memaksakan persyaratan visa kepada warganya. Akibat penutupan itu, arus perdagangan terhambat. Para ekonom memperkirakan hal tesebut telah merugikan sekitar dua persen produk domestik brutonya (PDB) Maroko, terutama di bidang pariwisata.

Pada tahun 1989 lalu, lima negara termasuk Aljazair, Libya, Mauritania, Maroko dan Tunisia membentuk Uni Maghreb Arab. Mereka berusaha meniru model integrasi politik dan ekonomi Uni Eropa. Namun, proyek itu tidak pernah terlaksana. Karena perseteruan antara Aljazair dan Maroko, terkait wilayah Sahara Barat yang disengketakan.

Namun dalam beberapa bulan terakhir ini, hubungan kedua negara nampak lebih mencair. Hal itu dilihat dari serangkaian kunjungan tingkat tinggi, yang dilakukan oleh pejabat Maroko dan Aljazair. Oleh karena itu, beberapa media lokal dan diplomat Barat melihat perkembangan hubungan itu, bisa memudahkan kembali pembukaan perbatasan. Perbatasan tersebut, melintang sekitar 1.559 km dari Laut Mediterania ke gurun Sahara.

Prestasi lain yang diraih Maroko di tahun 2012 adalah terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2012-2013. Ini adalah kali ketiga Maroko menduduki posisi prestisius itu. Dua periode sebelumnya adalah 1963-1964 dan 1992-1993.

Maroko berhasil mengalahkan dua negara tetangga di kawasan Afrika, Togo dan Mauritania, dan menang dengan mudah dalam pemilihan putaran pertama.

Untuk bisa menduduki kursi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB sebuah negara harus mengantongi minimal 129 suara dalam pemilihan. Maroko memperoleh 151 suara dalam putaran pertama.
Menteri Luar Negeri Maroko Taieb Fassi Fihri usai pemilihan bulan Oktober tahun lalu mengatakan negaranya berhasil memperoleh kepercayaan untuk duduk di kursi DK PBB kendati beberapa negara Afrika berusaha untuk menggagalkan pencalonan negeri itu.

Maroko adalah salah satu pendiri Uni Afrika pada dekade 1960an. Namun di dekade 1980an, Maroko meninggalkan Uni Afrika setelah organisasi itu mengakui kebedaraan Republik Demokratik Arab Sahrawi yang didirikan kelompok pemberontak Polisario dengan dukungan Aljazair dan Libya.

Maroko merupakan salah satu negara Afrika dan Arab yang aktif dalam berbagai operasi menjaga perdamaian yang disponsori PBB, termasuk di sejumlah negara Afrika yang dilanda konflik seperti Pantai Gading dan Konggo, juga di negara-negara kawasan lain seperti Kosovo, Bosnia dan Herzegovina. Peran serta Maroko yang terbilang aktif inilah yang membuat negeri itu telah diperkirakan sebelumnya untuk menang mudah dalam pemilihan DK PBB.

"Kami merasa sangat terhormat mendapatkan kepercayaan dari tetangga kami di Afrika terlepas dari perbedaan yang ada dan upaya untuk mengeluarkan kami dari pemilihan," ujar Taieb Faassi Fihri yang kini menjadi salah seorang penasihat Raja Muhammad VI.

"Hari ini mayoritas negara Afrika memutuskan untuk memperlihatkan solidaritas mereka pada Maroko, dan memberikan kepercayaan dengan mendukung Maroko," demikian Menlu Taieb Fassi Fihri.

Komitmen yang kuat juga diperlihatkan Raja Muhammad VI dengan mengirimkan bantuan ke negara-negara yang sedang mengalami persoalan. Misalnya, mengirimkan bantuan medis untuk meringankan penderitaan korban ledakan di Kongo bulan Maret 2012.

Hampir 200 orang tewas akibat lima ledakan beruntun yang terjadi di ibukota Republik Kongo, Brazzavile, hari Minggu di awal Maret itu. Ledakan terjadi di sebuah gudang senjata itu juga melukai sekitar 1.500 orang. Kepanikan tidak hanya melanda Republik Kongo, tetapi juga menyebar ke negeri tetangga Republik Demokratik Kongo.

Kerajaan Maroko termasuk negara tetangga yang dengan cepat mengirimkan tim medis dan bantuan teknis lain ke Kongo. Adalah Raja Muhammad VI yang langsung memerintahkan pengiriman bantuan itu setelah menerima permintaan bantuan dari Presiden Republik Kongo, Denis Sassou Nguesso.

Tim medis pertama yang dikirim Maroko berangkat ke Brazzavile hanya beberapa jam setelah ledakan terjadi. Maroko merupakan satu dari beberapa negara yang segera mengirimkan bantuan ke Republik Kongo.

Tim medis Maroko terdiri dari 21 dokter dengan berbagai keahlian dan 32 perawat, serta staf lapangan yang bertugas untuk memantau segala kebutuhan dalam penanganan masa krisis. Informasi lain menyebutkan Maroko mengirimkan sebanyak 173 orang untuk membantu Republik Kongo.

Laporan resmi yang disampaikan Kementerian Kesehatan Repubik Kongo menyebutkan sebanyak 180 orang tewas dan 1.340 orang terluka.

Sebulan kemudian, Raja Muhammad VI juga mengirimkan bantuan kemanusian ke Mali.

Tak kurang dari 22 ribu orang melarikan diri dari Mali ke negara-negara tetangga sejak pertengahan Januari lalu. Pengungsian besar-besaran ini dipicu konflik bersenjata antara kelompok pemberontak , Azawad National Liberation Movement (MNLA), dengan pemerintah Mali.

Serangan MNLA di utara Mali pertengahan Januari itu merupakan serangan terbesar sejak konflik berlangsung pada 2009.

Kelompok pemberontak Tuaregs ini memiliki kaitan erat dengan rezim Muammar Khadafi di masa lalu dan kelompok-kelompok bersenjata lain yang tersebar di kawasan Sahel.

Kejadian di Mali ini memprihatinkan banyak kalangan di kawasan Afrika, tidak terkecuali Raja Muhammad VI dari Maroko. Pekan pertama April ini Muhammad VI telah mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk para pengungsi yang melarikan diri dan berlindung di Niger.

Kantor berita Maroko menyebutkan bahwa bantuan ini "segaris dengan kebijakan Maroko yang didasarkan pada rasa solidaritas terhadap bangsa dan negara Afrika."

Kejatuhan rezim Khadafi bulan Agustus 2011 lalu turut memaksa tentara bayaran dari kawasan Sahel ini kembali ke negeri asal mereka.

UNHCR seperti dirilis Alzajeera menyebutkan bahwa sekitar 10 ribu pengungsi tidur di beratapkan langit tanpa penampungan yang memadai, termasuk dukungan makanan dan minuman. Selain ke Nigeria, sekitar 9.000 pengungsi menyelamatkan diri ke Mauritania and sekitar 3.000 lainnya ke Burkina Faso.

***
Salah satu momen penting ahun 2012 ini adalah pemilihan presiden Pranvcis di bulan Mei. Kemenangan Francois Hollande dalam putaran final disambut hangat Raja Muhammad VI dari Maroko.
Dalam sepucuk surat yang dikirimkan segera setelah kemenangan Hollande diumumkan, Muhammad VI mengatakan kemenangan Hollande itu memperlihatkan betapa rakyat Prancis mempercayai kualitas dan kemampuan politik Hollande.

"Dalam kaitannya dengan pemilihan presiden Prancis, gembira rasanya dapat menyampaikan, baik secara pribadi maupun atas nama seluruh rakyat Maroko, salam hangat saya dan harapan tulus atas keberhasilan dalam misi terhormat yang kini Anda jalankan untuk melayani rakyat Prancis," tulis Muhammad VI seperti dikutip kantor berita MAP.

Menurut Muhammad VI, kemenangan Hollande juga memperlihatkan betapa rakyat Prancis sangat mengharapkan perubahan di negeri itu. Selain itu, sambung Muhammad VI, rakyat Prancis juga sangat berharap Hollande dapat memainkan peranan penting di masa yang akan datang untuk kemajuan, kesejahteraan dan kelayakan hidup.

Tulis Muhammad VI lagi, di bawah kepemimpinan Hollande, Prancis akan memperoleh hasil yang signifikan yang akan memperkuat posisi Prancis tidak hanya di benua Eropa, tapi juga di dunia, sebagai negara berdaulat yang menjunjung tinggi nilai-nilai liberty, fraternity, dan equality atau kemerdekaan, persaudaraan dan persamaan.

"Saya juga percaya hubungan khusus dan unik yang mengikat kedua negara kita, seperti halnya kerjasama strategis akan semakin kuat," ujarnya lagi.

Muhammad VI pun mengatakan bahwa kepemimpinan Hollande akan membuat kerjasama kawasan Eropa dan Mediterania akan semakin baik. Ia mengajak Hollande untuk terus melanjutkan berbagai kerjasama di kedua negara, khususnya, dalam perang melawan teroris, kebencian dan intoleransi.

Di pekan ketiga Mei, Francois Hollande menerima Raja Muhammad VI. Pertemuan ini menjadikan Raja Muhammad VI sebagai kepala negara pertama di dunia yang ditemui Hollande.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Elysée Palace itu Raja Muhammad VI kembali mengucapkan selamat atas kemenangan Hollande dalam pemilih presiden yang lalu.

Lebih dari itu, seperti dilaporkan Maghreb Arab Press, Hollande dan Raja Muhammad VI menggarisbawahi hubungan baik kedua negara. Wilayah utara Maroko pernah berada di bawah perlindungan Prancis. Pada tahun 1912 Prancis dan Spanyol "membagi dua" wilayah Maroko. Prancis "mendapatkan" wilayah utara Maroko dan menjadikannya sebagai wilayah yang dilindungi. Sementara Spanyol menduduki wilayah selatan Maroko yang kini dikenal sebagai Sahara Barat.

Terlepas dari sejarah hubungan kedua negara di masa-masa itu hingga kemerdekaan Maroko pada 1956, Hollande dan Raja Muhammad VI menegaskan bahwa bukan hanya kedua negara, namun rakyat di kedua negara juga saling bersahabat.

Dalam pertemuan itu, Hollande dan Muhammad VI juga berkomitmen memperkuat dan meningkatkan hubungan bilateral kedua negara ke level yang lebih tinggi, termasuk di dalamnya dengan memperbesar hubungan dan peluang di bidang politik, ekonomi dan budaya serta teknologi.

Akhir Juni lalu Raja Muhammad VI pun menyampaikan ucapan selamat kepada Mohammed Mursi yang memenangkan pemilihan presiden di Mesir.

Dalam pesannya, sang raja memuji patriotisme perjuangan, ketulusan dan komitmen yang ditunjukkan Mursi dalam membela kepentingan rakyat Mesir agar menjadi lebih baik.

Raja Mohammad VI juga berharap pemerintahan baru Mesir bisa kembali melakukan kerjasama dengan Maroko agar lebih kokoh efektif, solid dan penuh rasa menghargai. Selain itu, sang raja juga berharap agar hubungan dagang yang sempat terputus antara kedua negara bisa kembali terjalin.

"Ini merupakan momentum besar untuk kembali melakukan hubungan kerjasama yang produktif antar kedua bangsa," pinta Raja Mohammad VI.

***
Di akhir bulan Maret lalu, Raja Muhammad VI membuat maneuver yang mengagetkan banyak kalangan. Ia mengirimkan sepucuk surat kepada lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Amerika Serikat, Rusia, China, Prancis dan Inggris. Ia meminta kelima negara ini memperhatikan dengan sungguh-sungguh situasi di Al Quds atau Jerusalem setelah Israel mengumumkan akan melanjutkan keinginan mereka mengubah status hukum kota suci itu. Keinginan Israel ini akan berdampak terhadap sisi historis, manusia maupun karakter spiritual Jerusalem.

Raja Muhammad VI merupakan Ketua Komite Al Quds di Organisasi Kerjasama Islam (OIC).
"Belakangan ini saya sangat serius memperhatikan aktivitas pembangunan pemukiman di tanah orang-orang Palestina di Jerusalem, juga penggalian dan penghancuran rumah orang-orang Palestina di kota itu dan pemindahan paksa mereka," tulisnya dalam surat itu.

Dia juga mengatakan dirinya sangat terusik dengan invasi yang berulangkali dilakukan Israel ke kawasan Masjid Suci Al Quds.

"Jamaah tidak diberikan akses memasuki kawasan masjid untuk melaksanakan kewajiban agama mereka," tulisnya lagi. Dia juga mengatakan, tindakan ilegal pemerintah Israel itu dilakukan untuk menghilangkan identitas Arab, Islam dan Kristen di Jerusalem.

Raja Maroko yang dianggap sebagai salah seorang reformis di dunia Timur Tengah dan negeri-negeri Muslim ini juga mengatakan bahwa tindakan Israel menjajah Palestina akan melahirkan konsekuensi yang sulit diprediksi mengingat situasi yang semakin rumit. Selain itu, Israel juga akan merusak semua peluang damai yang sedang diupayakan banyak kalangan.

"Tidak akan ada keadilan di Timur Tengah tanpa negara Palestina yang merdeka dengan Jerusalem Timur sebagai ibukotanya, lingkungan yang damai dan aman, merdeka dan toleransi di antara semua umat beragama," demikian Muhammad VI.

Selain kepada kelima kepala negara yang memilik hak veto itu, Muhammad VI juga mengirimkan surat bernada sama kepada Sekjen PBB Ban Ki-moon, Presiden Dewan Eropa Herman Van Rompuy, Paus Benedict XVI dan Direktur Jenderal UNESCO Irina Bokova.

***
Hal terakhir yang juga penting dicatat adalah pengharagaan Raja Muhammad VI terhadap kebebasan pers di negaranya. Ia dikenal dekat dengan kalangan pers.

Ia turut bersedih ketika wartawan senior dan tokoh pers Maroko Abdeljabbar Shimi meninggal dunia di Rabat, Maroko, April lalu. Saat menutup mata untuk selamanya dan menghembuskan nafas terakhir, wartawan tiga zaman ini telah menginjak usia 74 tahun.

Lahir pada tahun 1932 Shimi dikenal karena kontribusinya yang sangat berharga dalam bidang pers di negara itu. Ia pernah menjadi editor harian Al Alam, koran yang dikelola Partai Istiqlal, selama beberapa tahun. Ia bergabung dengan surat kabar itu pada tahun 1957.

Dianggap sebagai pelopor pers dan sastra Maroko. Di tahun 1964, Messari dan Mohamed Mohamed Larbi Berrada, Shimi menerbitkan majalah La Nouvelle et le Théâtre.

Salah satu buku yang ditinggalkannya adalah kumpulan cerita pendek yang begitu menggugah, yang berjudul Al Moumkin Almoustahil Min atau Yang Mungkin dari yang Mustahil. Karya lain yang ditinggalkannya adalah kompilasi artikel-artikelnya di Al Alam yang berjudul Bikhatti Lyad atau Tulisan Tangan.

Shimi dikenang sanak saudara dan kaum kerabat serta sahabat sebagai seorang pria yang ramah dan penggembira juga pekerja keras. Ia juga dikenal sebagai jurnalis yang gigih dan kritis, yang dengan senang hati membongkar ketidakadilan dan kepalsuan. Kepergiaan Shimi adalah kehilangan besar bagi dunia sastra dan jurnalisme Maroko.

Dalam pesan untuk keluarga Shimi, Raja Muhammad VI mengatakan dirinya mengingat kembali kontribusi Shimi di masa sulit, patriotisme, juga komitmen Shimi terhadap nilai-nilai suci bangsa dan nilai-nilai ketulusan, loyalitas dan profesionalisme. [guh]

Sumber: rmol.co

No comments:

Post a Comment

Sekitar Meknes (Maroko)

A. Volubilis. Volubilis atau Oualili dalam sebutan Arab-Maroko, terletak 18km kea rah utara kota Meknes. Volubilis didirikan di at...